Kesimpulan dan Rekomendasi Kegiatan Rapat Koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKN Se-Indonesia Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Ri Mataram

IAIN Manado, ICNews – Kegiatan Rapat Koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKN Se-Indonesia diselenggarakan oleh Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, UIN Mataram dan Forum Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKN. Dilaksanakan pada tanggal 16-18 2018 bertempat di Hotel The Jayakarta Jl. Raya Senggigi KM. 4, Senteluk, Batu Layar Senggigi Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 70 orang yang terdiri dari 56 Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKN se-Indonesia, unsur UIN Mataram 7 orang dan 3 orang dari unsur Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI. Peserta Rakor mendapat kehormatan jamuan makan malam oleh Tuang Guru Bajang (TGB) Dr. H. Zainul Majdi, Lc., MA di Pendopo Provinsi Nusa Tenggara Barat, sekaligus membuka acara tersebut secara resmi.

Rakor ini sebagai bagian perwujudan komitmen Direktorat Pendidikan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk memberdayakan mahasiswa PTKI melalui berbagai program dan kegiatan, baik berkaitan dengan pengembangan intelektualitas, profesionalitas, bakat minat, sosial kemasyarakatan maupun pengembangan karakter, moral dan akhlakul karimah; Sehingga ikhtiar memperluas akses, meningkatkan kualitas dan tata kelola serta image building mahasiswa dapat tercapai dengan baik;

Rapat koordinasi berjalan dengan baik, kondusif, dan sangat produktif membahas kebijakan, program dan masalah-masalah yang terkait dengan pengembangan kemahasiswaan, antara lain program Bidikmisi PTKIN, Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa), Internasionalisasi PTKIN dalam bentuk Student Mobility Program, Kerjasama dan Pemetaan Alumni PTKIN dan Rencana Kegiatan Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan (PW PTK) ke-XIV Tahun 2018 di Riau;

Pembahasan issu-issu yang terkait Bidikmisi, antara lain berkaitan dengan penambahan kuota Bidikmisi masing-masing PTKIN, efektivitas pembinaan peserta program, dan regulasi. Regulasi Bidikmisi 2018 hukumnya fardhu ain dan perlunya dibuat aplikasi Bidikmisi secara komprehenship yang dapat digunakan PTKIN dan PTKIS dari mulai rekrutmen, pembinaan hingga pendataan alumni;

Terdapat berbagai hambatan untuk berkembangnya organisasi kemahasiswaan, diantaranya kurangnya dukungan civitas akademika PTKI, dosen yang kurang respon terhadap para aktivis kampus, anggaran yang serba terbatas, sarana dan prasarana yang belum memadahi, regulasi yang belum memenuhi berbagai kepentingan, reward yang memadai untuk para pengurus Ormawa dan kurangnya iklim kampus yang mendukung dunia kemahasiswaan;

Masih ada beberapa PTKI yang belum menjalankan mandat SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Ormawa, seperti nama lembaga kemahasiswaan dan tata cara pemilihan Dema masih menggunakan pemilu raya belum sistem perwakilan. SK Dirjen tersebut juga dirasa belum memuat aturan untuk menangkal paham dan gerakan radikal di kampus. Pada bagian lain belum merespon organisasi kemahasiswaan non sebagaimana yang termaktub dalam SK Dirjen, misalnya organisasi berbasis jurusan, seperti Forum Komunikasi Mahasiswa Tafsir Hadits Indonesia (FKMTHI), Himpunan Mahasiswa Bidimisi (Himadiksi), Ikatan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam (Imapsi) dan lain-lain. Tentang pembekuan ormawa dan pembinaan UKM juga belum nampak jelas di atur.Para peserta sepakat untuk menjalankan amar SK Dirjen tersebut agar efektif dan baru akan ditinjau lagi pada tahun 2019;

Dirasakan, perhatian mahasiswa dalam merespon persoalan sosial kemasyarakatan, kebangsaan dan issu global belum maksimal. Aktivis organisasi mahasiswa, masih terjebak pada persoalan/issu-issu internal kampus, seperti masalah akademik dan kemahasiswaan, pembiayaan kuliah dengan sistem UKT dan BKT, ruang keterbukaan public yang belum optimal. Aktivis Mahasiswa utamanya Dema perlu merubah paradigma dan strategi dari konsen pada masalah-masalah internal kampus beralih pada issu-issu nasional dan global misalkan tentang HAM, lingkungan, sumber daya alam, radikalisme dan hal-hal lain tentang kemanusiaan menuju tata dunia yang lebih baik;

Program internasionalisasi PTKIN terus digalakan. Diantaranya melalui Program Penerimaan Mahasiswa Asing untuk studi pada PTKIN melalui skema beasiswa, mendatangkan para profesor luar negeri untuk mengajar di PTKIN dan para dosen PTKIN untuk studi dan riset ke luar negeri. Program internasionalisasi terkait dengan mahasiswa adalah Student Mobility Program (SMP). SMP ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa menjadi duta moderasi Islam Indonesia di kancah internasional. Hal ini seiring dengan munculnya gerakan transnasional dan meningkatnya radikalisme di berbagai Negara. Dengan tersemainya moderasi Islam, tercipta semua warga dunia saling interaksi dan dialog, agar kehidupan menjadi damai. Selain itu, program ini diharapkan dapat meningkatkan pertukaran pengetahuan (knowledge), hubungan lintas budaya dan berbagai bentuk pengalaman mahasiswa kita dengan pergaulan global. Pada saat yang sama SMP akan menambah pengetahuan, pengalaman dan kepercayaan diri mahasiswa PTKI. dalam berinteraksi dengan orang-orang asing.

Program SMP diupayakan dapat menjangkau keterwakilan keseluruhan PTKIN. Namun demikian, disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang ada. Untuk tahap pertama akan diprioritaskan bagi Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) PTKIN yang berprestasi, mempunyai kapasitas intelektual dan kemampuan bahasa asing yang cukup. Para peserta akan mendapatkan program leaderhip, cross culture dan program terkait dengan dunia kemahasiswaan lainnya. Sebelum berangkat, terlebih dahulu diberikan kegiatan pembekalan (Pree Departe).

Banyak tawaran peningkatan kapasitas untuk mahasiswa. Kedutaan Australia misalnya, menawarkan program legal klinik untuk mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Sementara Kedubes Amerika, menawarkan program student leader, untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan mahasiswa PTKI.

Untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam pada daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar), Kemenag RI akan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Nusantara di Daerah 3T. KKN ini didesain dalam kerangka memperkuat moderasi Islam di kawasan 3T. Mahasiswa PTKI diharapkan mempunyai wawasan nusantara, komitmen untuk mendarmabaktikan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan pengalamannya di tengah-tengah masyarakat. KKN ini juga akan memperkuat pembinaan keagamaan, kemasyarakatan dan kebangsaan;

Kegiatan Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan (PW PTK) ke XIV Tahun 2018 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Dilaksanakan pada tanggal 3-10 Mei 2018 dengan melibatkan seluruh PTKIN, Pramuka Luar Negeri di 5 Negara dan kalangan pramuka non PTKI. Tema yang akan diangkat adalah Eco Culture Tourisme sebuah ikhtiar untuk mengangkat kepedulian luingkungan, mengangkat budaya dan keunggulan local serta wisata nusantara;Kegiatan PW PTK adalah kegiatan bersama maka wajib kita sukseskan bersama suluruh PTKIN;

Penguatan Kerjasama dan Pemetaan Alumni PTKIN. Diperlukan program Tracer study untuk melacak jejak lulusan/alumni PTKIN. Tracer study bertujuan untuk mengetahui outcome pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja. Sedangkan outputnya yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalian lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan PTKIN. Tracer study juga bisa dijadikan alat monitoring adaptasi lulusan perguruan tinggi di Indonesia dalam memasuki dunia kerja dan menjadi salah satu penilaian akreditasi. Dainatara PTKIN yang telah mempunyai program Tracer study adalah UIN Palembang dan UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta.

Adapun rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam kegiatan Rapat Koordinasi Wakil Rektor/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKN Se-Indonesia adalah sebagai berikut:

  1. Agar pelaksanaan Program Bidikmisi berjalan optimal, terarah, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan (accountable), maka Direktorat PTKI Ditjen Pendidikan Islam perlu menerbitkan Pedoman Umum Bidikmisi pada PTKIN, sedangkan PTKIN perlu menurunkannya dalam bentuk Petunjuk Teknis (Juknis). Terkait dengan minimnya anggaran survey calon peserta dan pembinaan maka Pimpinan PTKIN perlu mengalokasikan dana pendidikan peserta Bidikmisi untuk keperluan dimaksud;
  2. Perlunya penguatan kelembagaan organisasi kemahasiswaan PTKI, agar menjadi organisasi yang aspiratif, fasilitatif dan menjadi tempat pemberdayaan mahasiswa yang efektif. SK Dirjen Pendidikan IslamNomor 4961 Tahun 2016 dipandang masih efektif dan akan ditinjau lagi pada tahun 2019. Bagi PTKIN yang belum menjalankan SK Dirjen 4961/2016,segera menyesuaikan diri, terutama nama organisasi dan tata cara pemilihannnya;
  3. Para pimpinan dan civitas akademika PTKI agar memberikan peluang yang luas bagi tumbuhnya intelektualitas mahasiswa, profesionalitas dan kepekaan nurani; Suasana kampus harus mendukung tumbuh suburnya dinamika kemahasiswaan dengan tetap berdasar pada peraturan dan norma-norma PTKI dan menjunjung Tri Darma Perguruan Tinggi;
  4. Perkemahan Wirakarya Perguruan Tinggi Keagamaan (PW PTK) ke XIV Tahun 2018 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau akan dilaksanakan pada tanggal 3-10 Mei 2018. Semua keluarga besar PTKI wajib mensukseskan kegiatan PW PTK, karena mrtupakan ajang yang strategis menumbuhkan nasionalisme dan patriotism dan di gagas dari, oleh dan untuk PTKIN. Kepada Tuan Rumah UIN Riau diharapkan segera menyempurnakan Juknis PW PTK bersama Kementerian Agama dan segera mensosialisasikan kepada PTKIN dan pihak-pihak terkait. Kepada PTKIN dimohon untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Melakukan persiapan kontingen: memastikan ketersediaan anggaran, koordinasi dengan stake holder dan hal lain yang dipandang perlu; Sebagai langkah awal mendelegasikan Pembina Pendamping (Bindamping) atau Pengurus Racana untuk studi pendahuluan sebelum keberangkatan untuk merancancang program dan kegiatan bhakti; (2). Melakukan seleksi peserta, pembinaan dan latihan-latihan kepada calon peserta PW PTK; Kontingen terdiri dari 9 Anggota Pramuka Pa dan 9 Pi dengan Bindanping masing-masing satu orang; (3). Koordinasi dengan lintas kelembagaan seperti Kwarda GP dan Pemda setempat. (4). Mensosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan PW PTK: Pembuatan berita (news), baligho, spanduk, bannerdan lain-lain;(5). Diharapkan menyertakan Humas PTKIN untuk mempublikasikan kegiatan PW PTK Riau.
  5. Terkait dengan Program Penerimaan Mahasiswa Asing Studi pada PTKIN, diminta kepada Wakil Rektor dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk menyiapkan desain pembinaan mahasiswa asing tersebut bekerjasama dengan Wakil Rektor Bidang Akademik;
  6. Agar program Student Mobility Program berjalan dengan baik perlu dirumuskan desainnya dari mulai rekrutmen peserta, negara tujuan, kegiatan yang dilakukan, dan penganggarannya. Wakil Rektor III UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diminta untuk membuat desain SMP dan selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama RI;
  7. Agar anggaran bidang kemahasiswaan mengalami kenaikan disesuaikan dengan intensitas kegiatan kemahasiswaan yang ada, para Wakil Rektor dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan diharapkan melakukan langkah-langkah strategi, diantaranya adalah melakukan komunkasi intensif dengan Wakil Rektor II dan Bagian Perencanaan dan Keuangan PTKIN dengan pendekatan program yang berorientasi pada penguatan akreditasi dan langkah-langkah lain yang dianggap perlu;
  8. Segala hal yang berkaitan surat-surat pendelegasian dan apapun yang terkait dengan kemahasiswaan dapat dikordinasikan dengan Wakil Rektor dan Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan PTKI, tidak langsung kepada Rektor PTKI;

Demikian kesimpulan dan rekomendasi kami buat, hal-hal yang belum tercantum akan disempurnakan kemudian.

Mataram, 18 Februari 2019

Ketua Forum WR/WK
Prof. Dr. H. Syamsul Rijal, M.Ag

Kasubdit Sarpras dan Kemahasiswaan
Bidang Kemahasiswaam Direktorat PTKI
Drs. Syafriansah, M.BA

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *